Home Surat APBDes UMKM Kontak


  1. Home
  2. Informasi
  3. Infografis Desa
APBDes
Stunting
Bansos
Indeks Desa
SDGs

INDEKS DESA

Indeks Desa merupakan indeks komposit yang dibentuk dari enam indeks, yaitu Indeks Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemdes.

SKOR INDEKS DESA 2025

0.8322

STATUS INDEKS DESA 2025

MANDIRI

Layanan Dasar

133

Sosial

69

Ekonomi

131

Lingkungan

78

Aksesibilitas

49

Tata Kelola Pemdes

68

Grafik Perkembangan Indeks Desa (2025–2030)
Urut No Indikator Skor Hasil Pendataan Intervensi Pusat Provinsi Kab. Desa Lainnya
A LAYANAN DASAR 133
1 Keberadaan PAUD / TK / Sederajat di Desa 4 Terdapat 3-4 PAUD/TK/Sederajat Perlu penambahan PAUD/TK/Sederajat sebanyak 1 Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
2 Kemudahan Akses menuju PAUD / TK / Sederajat terdekat di Desa 3 Akses Menuju PAUD/TK/Sederajat Sedang Perlu pembangunan PAUD/TK/Sederajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
3 Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 3 - 6 tahun yang bersekolah PAUD / TK / Sederajat di desa 3 Angka Partisipasi Murni (APM) >40-60% APM >40-60%, Perlu partisipasi anak usia 3-6 tahun bersekolah PAUD/TK/Seserajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
4 Kemudahan Akses menuju SD / MI / Sederajat terdekat di Desa 3 Akses Menuju SD/MI/Sederajat Sedang Perlu pembangunan SD/MI/Sederajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
5 Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD / MI / Sederajat di desa 4 Angka Partisipasi Murni (APM) >60-80% APM >60-80%, Perlu partisipasi anak usia 7-12 tahun bersekolah SD/MI/Seserajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
6 Kemudahan Akses menuju SMP / MTs / Sederajat terdekat di Desa 2 Akses Menuju SMP/MTs/Sederajat Sulit Perlu pembangunan SMP/MTs/Sederajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
7 Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP / MTs / Sederajat di desa 3 Angka Partisipasi Murni (APM) >40-60% APM >40-60%, Perlu partisipasi anak usia 13-15 tahun bersekolah SMP/MTs/Seserajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
8 Kemudahan Akses menuju SMA / SMK / MA / MAK / Sederajat terdekat di Desa 5 Akses Menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat Sangat Mudah Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
9 Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA / SMK / MA / MAK / Sederajat di desa 3 Angka Partisipasi Murni (APM) >40-60% APM >40-60%, Perlu partisipasi anak usia 16-18 tahun bersekolah SMA/SMK/MA/MAK/Seserajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
10 Kemudahan akses menuju Sarana Kesehatan 3 Akses Menuju Sarana Kesehatan Sedang Perlu pembangunan Sarana Kesehatan Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa Swasta
11 Keberadaan Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Poskesdes / Polindes di Desa 5 Terdapat Poskesdes/Polindes Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa Swasta
12 Kemudahan akses menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Kesehatan Poskesdes / Polindes 3 Akses Menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Poskesdes/Polindes) Sedang Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa Swasta
13 Ketersediaan Fasilitas Posyandu di Desa 5 Terdapat Posyandu Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa Swasta
14 Keberadaan Aktivitas Posyandu 5 Aktivitas Posyandu Ada dan Rutin >=8 Kali Per Tahun Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
15 Kemudahan akses menuju Fasilitas Posyandu 5 Akses Menuju Fasilitas Posyandu Sangat Mudah Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
16 Ketersediaan layanan dokter di desa 5 Tersedia Layanan Dokter di Desa Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
17 Operasional ketersediaan layanan dokter di desa 1 Layanan Dokter Tidak Memiliki Waktu Operasional Tetap Ketersediaan Layanan Dokter di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
18 Penyedia layanan dokter di desa 5 Penyedia Layanan Dokter berasal dari Pemerintah Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
19 Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Dokter 1 Tidak Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Dokter Perlu Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Layanan Dokter Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
20 Ketersediaan layanan Bidan di Desa 5 Tersedia Layanan Bidan di Desa Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
21 Operasional ketersediaan layanan Bidan di desa 3 Layanan Bidan Tersedia 1 Kali lebih dari Seminggu Ketersediaan Layanan Bidan di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
22 Penyedia layanan Bidan di desa 5 Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
23 Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Bidan 5 Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
24 Ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di Desa 5 Tersedia Layanan Tenaga Kesehatan di Desa Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
25 Operasional ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di desa 3 Layanan Bidan Tersedia 1 Kali lebih dari Seminggu Ketersediaan Layanan Tenaga Kesehatan di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
26 Penyedia layanan Tenaga Kesehatan di desa 5 Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
27 Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Nakes 5 Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
28 Persentase keanggotaan BPJS 5 Persentase Keanggotaan BPJS >80-100% Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
29 Keberadaan kegiatan sosialisasi dan / atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa 5 Terdapat Kegiatan Sosialisasi dan/atau Advokasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Kemenkes, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
30 Operasional Ketersediaan Air Minum di Desa dalam seminggu 1 Air Minum Tersedia <4 Hari Perlu Ketersediaan Air Minum di Desa Setiap Hari PAMSIMAS, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
31 Ketersediaan Air Minum untuk warga desa 3 Sebagian Warga di Desa yang Bisa Mengakses Air Minum (50-100% Terakses) >=50% - <100%, Perlu Ketersediaan Akses Air Minum untuk Warga Desa PAMSIMAS, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
32 Kemudahan akses Air Minum untuk warga di desa 5 Akses Air Minum Mudah (Sudah TErlayani PDAM Secara Menyeluruh) PAMSIMAS, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
33 Kualitas Air Minum di Desa (Tidak untuk Berbau, Berwarna, & Berasa) 5 Kualitas Air Minum Layak (Tidak Berbau, Tidak Berwarna dan Tidak Berasa) PAMSIMAS, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
34 Persentase Rumah Tidak Layak Huni 5 Persentase Rumah Tidak Layak Huni 0-20% PAMSIMAS, Kementerian PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
B SOSIAL 69
1 Keberadaan kearifan budaya / sosial / keagamaan yang ada / menjadi ciri khas desa 5 Terdapat Kearifan Budaya/Sosial/Keagamaan yang Ada/Menjadi Ciri Khas Desa Kemendesa PDTT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf Dinas PMD, Dinas Pariwisata Dinas PMD, Dinas Pariwisata Pemdes, Lembaga Adat, Karang Taruna Swasta
2 Jumlah Kearifan budaya / sosial yang masih dipertahankan / dilestarikan 5 Lebih dari 3 Kearifan Budaya/Sosial yang Dipertahankan Kemendesa PDTT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemdes, Lembaga Adat, Kelompok Seni, Karang Taruna Swasta
3 Keberadaan kegiatan gotong royong di Desa 5 Terdapat Kegiatan Gotong Royong di Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemensos Dinas PMD, Dinas Sosial Dinas PMD, Dinas Sosial LKD, Pemdes, Karang Taruna Swasta
4 Frekuensi Kegiatan Gotong Royong di desa 3 Terdapat 1-2 Kegiatan Gotong Royong di Desa dalam 1 Bulan Perlu Meningkatkan Frekuensi Gotong Royong Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemensos Dinas PMD, Dinas Sosial Dinas PMD, Dinas Sosial LKD, Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda Swasta
5 Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong 5 Sebagian Besar Warga Terlibat (>= 50% Warga Terlibat) Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemensos Dinas PMD, Dinas Sosial Dinas PMD, Dinas Sosial LKD, Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda Klub Olahraga, Pusat Studi Olah Raga, kampus
6 Frekuensi Aktivitas Kegiatan Olahraga dilakukan dalam satu bulan 3 Terdapat 2-3 Kali Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan Perlu Menambahkan Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan Kemenpora, Kemendesa PDTT, KONI, Lembaga Olah Raga nasional Dispora, Dinkes Dispora, Dinkes Pemdes, karang Taruna, PKK Fasilitator Mediasi Akademis, Kampus
7 Penyelesaian Konflik secara damai 5 Ada Penyelesaian Konflik Secara Damai) Kemendagri, Kemenkumham, kemenko Polhukam, BIN, Polri, TNI Kesbangpol, Dinas Kominfo, Dinas Sosial Kesbangpol, Dinas Kominfo, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PMD LKD, Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Adat Akademisi, Pakar Konsflik dan Perdamaian
8 Peranan aparat keamanan menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Aparat Keamanan menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenhan, Polri, TNI Satpol PP, Dinsos, Forkopinda Satpol PP, Dinsos, Forkopinda pemdes, LKS, Lembaga Mediasi Swasta LSM, Akademisi, Pusat Studi konflik
9 Peranan aparat pemerintah menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Aparat Pemerintah menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemendagri, Kemendesa PDTT, kemenko Polhukam, Kemenkumham, BNPB, Lemhannas, BPN Kesbangpol, Dinas PMD Kesbangpol, Dinas PMD, Dinsos Pemdes, BPD LSM, Akademisi, Pusat Kajian Konflik dan Perdamaian
10 Peranan tokoh masyarakat menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Tokoh Masyarakat menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenag, kemenko PMK, BNPT, LIPI, MUI Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Kesbangpol Dinas PMD, Dinsos, Dinas pendidikan Pemdes, BPD LSM Keagamaan, Swasta, Akademisi, Pusat Studi Agama dan Perdamaian
11 Peranan tokoh agama menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Tokoh Agama menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemenag, kemenko PMK, Kemendagri, MUI, Konferensi Waligereja Indonesia, BNPT Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, Dias Dikbud Pemdes, BPD, Akademisi, Pusat Studi Keamanan
12 Keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa 5 Ada Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa Kemendagri, kemenko Polhukam, Kemendesa PDTT, Polri, BNPT, BIN Kesbangpol, Dinas PMD, Forkopinda Kesbangpol, Dinas PMD, Forkopinda Pemdes, BPD, RT/RW Akademisi, Pusat Studi Keamanan
13 Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa 4 Terdapat 3 Kali Aktivitas Satkamling di Desa Perlu Meningkatkan Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, kemenko Polhukam, Polri, TNI, BNPT, BIN Kesbangpol, Dinas PMD Kesbangpol, Dinas PMD Pemdes, BPD, RT/RW, Tokoh Masyarakat Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa
14 Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa 1 Tidak Ada Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Perlu Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan di Desa Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpustakaan nasional, BAKTI-Kominfo, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa
15 Operasional Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa 1 Tidak Beroperasi Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Perlu Peningkatan Operasional Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpustakaan nasional, BAKTI-Kominfo, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Olahraga
16 Ketersediaan Fasilitas dan kondisi / keadaan sebagian besar Fasilitas olahraga di Desa 3 Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Olahraga di Desa dalam Kondisi Rusak Sedang Perlu Melakukan Renovasi Fasilitas Lapangan Olahraga Kemenpora, Kemendesa PDTT, KONI, Lembaga Pengelola Dana Hibah Dispora, Dinas PU, Dinas Kesehatan Dispora, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Pemdes, Karang Taruna, kelompok Pemuda, BPD Swasta, Akademisi, Badan Penelitian tata Kota dan Lingkungan
17 Keberadaan ruang publik terbuka / keadaan sebagian besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa 4 Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa dalam Kondisi Rusak Ringan Perlu Melakukan Renovasi Ringan Fasilitas Ruang Publik Terbuka Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, LSM Dinas PUPR, DLH, Dinas PUPR, DLH, Pemdes, BPD, Swasta, Koperasi, Bumdes, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Desa
C EKONOMI 131
1 Keragaman Aktivitas Ekonomi di Desa 5 Terdapat >2 Keragaman Sektor/ Aktivitas Ekonomi Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemendag, Kementan, Kemenparekraf, LPDB, BUMN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Parekraf Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Nelayan dan Pengrajin Desa Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial
2 Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa 5 Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa Aktif (Memiliki Produk/ Jasa yang Dihasilkan) Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kementan, Kemendag, BUMN, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Lembaga Keuangan dan Bank, BUMN Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Pengrajin Desa, Akademisi, Pusat Penelitian dan Inovasi Universitas
3 Keberadaan Produk Unggulan Desa 5 Ada Produk Unggulan Desa Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kemendag, BPS, BUMN, LIPI, Brin Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Pemdes, Bumdes, Swasta, Akademisi
4 Cakupan Penjualan Hasil Produk Unggulan Desa 5 Cakupan Penjualan Produk Unggulan Desa Sampai ke Luar Desa Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemendag, BPS, BKPM Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian Dinas pMD, Disperindag Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani, Kelompok Usaha Swasta, Akademisi
5 Ketersediaan merek dagang 5 Merek Dagang Produk Unggulan Desa Sudah Terdaftar Kemenkumham, Kemendesa PDTT, Kemendag, Kemenperin, BSN, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM Disperindag, Dinas PMD Pemdes, Bumdes, Swasta, Akademisi
6 Keberadaan Kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang di jadikan sebagai kegiatan ekonomi dalam menunjang penghidupan masyarakat di desa 5 Ada Kearifan Lokal atau Kebudayaan Lokal yang dijadikan Sebagai Kegiatan Ekonomi dalam Menunjang Penghidupan Masyarakat di Desa Kemenparekraf, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemendag, Bekraf, Lembaga Kebudayaan Lokal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi daan UKM, Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya Swasta, Akademisi
7 Kerjasama desa dengan desa lainnya 5 Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Desa Lainnya Kemendesa PDTT, Kemendagri, kemenko PMK, BKPM, LPM Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Dinas PMD, Disperindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
8 Kerjasama desa dengan pihak ketiga 5 Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemendag, Kemenkop UKM, BKPM, BUMN, LSM Dinas PMD, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM Dinas PMD, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
9 Ketersediaan Pendidikan Non-formal / Pusat Keterampilan / Kursus 5 Ada Tersedia Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus di Desa Kemendikbudristek, Kemenaker, Kemendesa PDTT, Kemensos, BNSP, Perpustakaan Nasional, LPKS Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Disperindag Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
10 Keterlibatan Angkatan Kerja pada Pendidikan Non-formal / Pusat Keterampilan / Kursus 3 Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus Melibatkan Sebagian Kecil/ <50% Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja di Desa Perlu Melibatkan Sebagian Besar Angkatan Kerja yang Ada di Desa pada Pendidikan Non-Formal/Pusat Keterampilan/Kursus Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemenperin, BNSP, Bappenas, BUMN Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Disperindag Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Pemuda Desa Swasta, Akademisi
11 Ketersediaan Pasar di Desa 1 Tidak Tersedia Pasar di Desa Perlu Menyediakan Pasar di Desa Kemendesa PDTT, Kemendag, Kemenkop UKM, Kementan, LPDB-KUMKM, BKPM, Perpustakaan Nasional dan Lembaga Arsip Daerah Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dana UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani dan Pengrajin Swasta, Akademisi
12 Kemudahan akses menuju pasar di Desa 3 Akses Menuju Pasar di Desa Sedang Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Pasar di Desa Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementan, BPIW, BNPB, LKPP Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pembangunan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas PMD Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
13 Ketersediaan Toko / Pertokoan di Desa 5 Tersedia Toko/ Pertokoan di Desa Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kementerian PUPR, Kemendag, LPDB-KUMKM, BPIW, BKPM Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas PU dan Penataan Ruang Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PU Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
14 Kemudahan akses menuju toko / pertokoan di Desa 4 Akses Menuju Toko/ Pertokoan di Desa Mudah Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Toko/Pertokoan di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendag, BPIW, BNPB, LPDB-KUMKM Dinas PUPR, Dishub, Disperindag Dinas PU, Dishub, Disperindag Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
15 Ketersediaan Kedai / Rumah Makan di Desa 5 Tersedia Kedai/ Rumah Makan di Desa Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kemenkop UKM, Kemendag, LPDB-KUMKM, Bekraf, BKPM Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
16 Kemudahan akses menuju Kedai / Rumah Makan di Desa 5 Akses Menuju Kedai/ Rumah Makan di Desa Sangat Mudah Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, BPIW, Bekraf, LPDB-KUMKM Dias PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
17 Ketersediaan Penginapan di Desa 1 Tidak Tersedia Penginapan di Desa Perlu Menyediakan Penginapan di Desa Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kemenkop UKM, Kemendag, Bekraf, BPIW, LPDB-KUMKM Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Koperasi Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan Koperasi Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
18 Kemudahan akses menuju Penginapan di Desa 1 Akses Menuju Penginapan di Desa Sangat Sulit Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Penginapan di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, BPIW-Bekraf, LPDB-KUMKM Dinas PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
19 Ketersediaan Layanan Pos dan Logistik di Desa 5 Tersedia Layanan Pos dan Logistik di Desa Kemendesa PDTT, Kemenkominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM Dishub, Diskominfo, Dinas Koeprasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
20 Kemudahan akses menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa 1 Akses Menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa Sangat Sulit Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Pos dan Logistik di Desa Kemendesa PDTT, Kemenkominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM Dishub, Diskominfo, Dinas Perdagangan Dishub, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
21 Keberadaan BUM Desa / BUM Desa Bersama di Desa 5 Terdapat BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemenkeu, BUMN, BUMN, Lembaga Pengembangan Ekonomi, Bappenas Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Bumdes Swasta, Akademisi
22 BUM Desa / BUM Desa Bersama sudah berbadan hukum 1 BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa Belum Berbadan Hukum Perlu Pembentukan Badan Hukum Bumdesa/ Bumdesa Bersama Kemendesa PDTT, Kemenkumham, Kemenkop UKM, BKPM, LPED Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Bumdes Swasta, Akademisi
23 Operasional BUM Desa / BUM Desa Bersama 5 Waktu Pelayanan BUMDes/ BUMDESMA Beroperasi >5 Hari Seminggu Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemenkeu, BKPM, LPED Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Bumdes Swasta, Akademisi
24 Ketersediaan Lembaga Ekonomi lainnya di Desa (selain BUM Desa / BUM Desa bersama) 5 Tersedia Lembaga Ekonomi Lainnya (Selain BUMDes/ BUMDESMA) di Desa Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes Swasta, Akademisi
25 Ketersediaan Lembaga Ekonomi KUD 1 Tidak Tersedia KUD di Desa Perlu Penyediaan KUD di Desa Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
26 Ketersediaan Lembaga Ekonomi UMKM 5 Tersedia UMKM di Desa Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, Kemendag, Kemenkeu, Bekraf, BKPM, OJK, Lembaga Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
27 Ketersediaan layanan perbankan di desa 5 Tersedia UMKM di Desa Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
28 Operasional layanan perbankan 5 Waktu Pelayanan Perbankan Beroperasi >5 Hari Seminggu Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
29 Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR 5 Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR di Desa Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro, Asosiasi Perbankan Indonesia Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa Swasta, Akademisi
30 Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E 5 Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E di Desa Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa Swasta, Akademisi
31 Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK 5 Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK di Desa Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa Swasta, Akademisi
32 Status Layanan Fasilitas Kredit di Desa 5 Status Layanan Fasilitas Kredit Sudah Resmi Kemenkeu, Kemenkop UKM, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa LSM, Swasta, BUMDes, Akademisi
D LINGKUNGAN 78
1 Terdapat upaya menjaga / mempertahankan / melestarikan kearifan lingkungan berupa atraksi alam / sumberdaya alam / keindahan alam yang ada di desa 5 Terdapat lebih dari 1 Kearifan Lingkungan yang Dijaga/ DIpertahankan/ Dilestarikan KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Bappeda Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Pariwisata Pemerintah Desa, Pokdarwis LSM, Swasta, Akademisi
2 Terdapat peraturan / regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan di Desa 5 Terdapat Peraturan Regulasi yang Mengatur Terkait Pelestarian Lingkungan di Desa KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BSN Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Adat BUMDes, LSM, Swasta, Akademisi
3 Terdapat kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di bidang lingkungan di Desa 5 Terdapat Kegiatan Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Bidang Lingkungan di Desa KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Kebuudayaan Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Adat BUMDesa, Swasta, Akademisi
4 Terdapat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di desa 1 Tidak Terdapat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Desa Perlu Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, BPPT Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Dinas ESDM , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
5 Ketersediaan Tempat Penampuangan Pembuangan Sampah di Desa 5 Sampah Dibuang ke Tempat Penampungan Sampah KLHK, Kemendesa PDTT, Bappenas Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
6 Ketersediaan Pengolahan Sampah di desa 1 Tidak Dilakukan Pengolahan Sampah di Desa Perlu Adanya Pengolahan Sampah di Desa KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BPD Swasta, LSM, BUMDesa, Akademisi
7 Ketersediaan Pemanfaatan Sampah di desa 1 Tidak Dilakukan Pemanfaatan Sampah di Desa Perlu Adanya Pemanfaatan Sampah di Desa KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Desa LSM, BUMDesa.Swasta, Akademisi
8 Rata-rata kejadian pencemaran lingkungan 5 Skor Kejadian Pencemaran Lingkungan Bernilai 0 KLHK, Kemendesa PDTT, Kemenperin, Kementerian ESDM, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Kesehatan , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Desa Swasta, BUMDesa, Akademisi
9 Ketersediaan dan kepemilikan Jamban di Desa 5 Sebagian Besar Rumah Tangga Sudah Memiliki Jamban Individu (>=50%) KLHK, Kemenperin, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
10 Keberfungsian jamban 5 Jamban Berfungsi KLHK, Kemendesa PDTT, Kemenperin, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
11 Ketersediaan Tangki Septik (Komunal / Bersama) 5 Tersedia Tangki Septic Tank Sendiri/ Individu Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Perkim, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
12 Keberfungsian Tangki Septik 5 Tangki Septic Tank Berfungsi Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Perkim, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
13 Pembuangan Air Limbah Cair Rumah 5 Pembuangan Air Limbah Cair Rumah Memiliki Aliran Khusus (Seperti Lubang Khusus/ Resapan, dan Lainnya) Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Perkim, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa LSM, Swasta, Akademisi
14 Ketersediaan Aspek informasi Kebencanaan 5 Tersedia Aspek Informasi Kebencanaan seperti Data Kejadian Bencana, Indeks Resiko Bencana dan Peta Rawan Bencana Kemendagri, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup BPBD, Dinas kominfo, Dinas Pendidikan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa LSM, Swasta, Akademisi
15 Ketersediaan Fasilitas Mitigasi Bencana 5 Tersedia Fasilitas Mitigasi Bencana (Peringatan Dini, Perlengkapan Keselamatan, Jalur Evakuasi Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana LSM, Swasta, Akademisi
16 Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana 5 Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana di Desa Sangat Mudah Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenhub, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana LSM, Swasta, Akademisi
17 Terdapat aktivitas Mitigasi dan atau Rehabilitasi Bencana di Desa 5 Ada Program Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan Desa dan Terealisasi Kemendagri, Kementerian PUPR, KLHK, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana LSM, Swasta, Akademisi
18 Ketersediaan Fasilitas Aspek Tanggap Darurat Bencana 5 Tersedia Titik Evakuasi, Pos Keamanan Bencana dan Alat Kesiasiagaan Bencana Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkominfo, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
E AKSESIBILITAS 49
1 Jenis Permukaan Jalan sebagian besar di desa 5 Jenis Permukaan Jalan Sebagian Besar di Desa Berupa Aspal/ Beton Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemenhub, KLHK, LKPP, BIG, BUMN Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
2 Kualitas sebagian besar jalan di Desa 5 Kualitas Sebagian Besar Jalan di Desa Baik, Dapat Dilalui Setiap Hari Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemenhub, KLHK, BPKP, BIG, BUMN Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
3 Ketersediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa 5 Tersedia Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Utama Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, PLN, LKPP, BUMN Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
4 Operasional desa dalam penyediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa 5 PJU Beroperasi >12 Jam dalam 1 Hari Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, KLHK, PLN, BUMN Dinas ESDM, Dinas Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
5 Keberadaan Angkutan Perdesaan / Angkutan Lokal / Sejenis di Desa 5 Terdapat Angkutan Umum di Desa Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Perusahaan Otobus, BUMN Transportasi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
6 Operasional Angkutan Perdesaan / Angkutan Lokal / Sejenis di Desa 4 Transportasi Umum Beroperasi 4-6 Hari dalam, Seminggu Angkutan Perdesaan/ Angkutan Lokal/ Sejenis di Desa Beroperasi Setiap Hari dalam Seminggu Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, PLN, BUMN Transportasi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
7 Ketersediaan Pelayanan Listrik untuk rumah di desa 5 Ada Sebagian Besar (>50%)Tersedia pelayanan Listrik Untuk Rumah di Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, PLN, BUMN Lembaga Energi Terbarukan Dinas PUPR, Dinas ESDM Dinas PUPR, Dinas ESDM Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
8 Tersedia Lama Durasi layanan Listrik di Desa 5 Tersedia >12 Jam Layanan Listrik di Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kementerian PUPR, PLN, BUMN Lembaga Energi Terbarukan Dinas PUPR, Dinas ESDM Dinas PUPR, Dinas ESDM Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
9 Ketersediaan Akses Telepon di sebagian besar wilayah Desa 5 Tersedia Akses Sinyal Telepon Kuat Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Telekomunikasi Nasional Dinas Kominfo Dinas Kominfo, Dinas PUPR Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
10 Ketersediaan Akses Internet di sebagian besar wilayah Desa 5 Terdapat Akses Sinyal 5G dan 4G di Wilayah Desa Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Jasa Internet (ISP) Dinas Kominfo, Dinas PUPR Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Swasta, Akademisi
F TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA 68
1 Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa 3 Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi diberikan Hanya di Hari Kerja Pelaksanaan Layanan dan Administrasi Desa dilakukan Setiap Hari Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPKP, Lembaga Administrasi Negara Dinas Kesehatan, BKD Dinas Kominfo, Dinas PMD Pemerintah Desa, BPD, BUMDesa, Swasta, Akademisi
2 Publikasi Informasi Pelayanan kepada masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Publikasi Informasi Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BAKTI, Komisi Informasi Pusat Dinas Kominfo, Dinas PMD Dinas Kominfo, Dinas PMD Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Swasta, Akademisi
3 Pelayanan Administrasi untuk masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Pelayanan Administrasi untuk Masyarakat Desa Kemenkeu, Kemendesa PDTT, Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara Dinas Kominfo, Dinas PMD Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi
4 Pelayanan Pengaduan untuk masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Pelayanan Pengaduan untuk Masyarakat Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkumham, KORI, Komisi Informasi Pusat Dinas Kominfo, Dinas PMD Dinas Kominfo, Dinas PMD Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi
5 Pelayanan Lainnya untuk masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Pelayanan Lainnya untuk Masyarakat Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkes, BNPB, BPS Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Dinas Kesehatan, Dinas PMD Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi, LSM
6 Frekuensi Musyawarah Desa selama setahun terakhir 4 Musdes Terlaksana 7-9 Kali dalam Setahun Terakhir Perlu Meningkatkan Frekuensi Pelaksanaan Musdes Minimal 10 kali PerTahun Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas Bappeda, Dinas PMD Bappeda, Dinas PMD Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi, LSM
7 Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat atau unsur masyarakat lainnya 5 Musdes Dihadiri oleh Unsur Masyarakat atau Unsur Masyarakat Lainnya Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas Dinas Pendidikan, Dinas PMD Dinas Sosial, Dinas PMD Pemerintah Desa, BPD, BUMDesa, Swasta, Akademisi
8 Pendapatan Asli Desa 5 Terdapat Pendapan Asli Desa (PADes) Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPMD, BPKP Dinas Parekraf, Dinas PMD Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD Pemerintah Desa BUMDesa, Swasta, Akademisi
9 Peningkatan PADes 5 PADes Meningkat >1% Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kemenparekraf, BPMD, Bappenas, BPKP Dinas Parekraf, Dinas PMD Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD Pemerintah Desa BUMDesa, Swasta, Akademisi
10 Ketersediaan Penyertaan Modal dari Dana Desa kepada BUMDesa 5 Adanya Penyertaan Modal dari Dana Desa Kepada BUMDes Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BPKP Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD Dinas Keuangan, Dinas PMD Pemerintah Desa BUMDesa, Swasta, Akademisi
11 Kepemilikan Aset berupa Tanah Desa 5 Terdapat Aset Tanah Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BPN, BPKP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PMD Dinas PMD, Pemerintah Desa Swasta, Akademisi
12 Kepemilikan Aset berupa Kantor Desa 5 Terdapat Aset Kantor Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BPK, BPKP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PMD Dinas PMD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemerintah Desa, BPD BUMDesa, Swasta, Akademisi
13 Kepemilikan Aset berupa Pasar Desa 1 Tidak Memilki Aset Pasar Desa Desa Perlu Memiliki Aset Pasar Desa yang Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemendag, Kemenkeu, BPK, BPKP Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas PMD Pemerintah Desa, BPD BUMDesa, Swasta, Akademisi
14 Kepemilikan Aset Lainnya 5 Terdapat Desa Lainnya, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, BPK, BPKP Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kebudayaan, Dinas PMD Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas PMD Pemerintah Desa, BPD BUMDesa, Swasta, Akademisi
15 Produktivitas Kepemilikan Aset Desa 4 Aset Desa yabg Dimiliki Produktif untuk Kepentingan Masyarakat >60-80% Perlu Peningkatan Aset Desa yang Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kemenkeu, Bappenas, BPKP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PMD Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD, Dinas Perdagangan atau Perindustrian Pemerintah Desa, BPD
16 inventarisasi Aset Desa 1 Belum Dilakukan Inventaris Aset Desa Perlu Melakukan Inventarisasi Aset Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPN, BPKP, LKPP Dinas PMD Dinas Pertahanan, Dinas PMD, Dinas Keuangan Daerah

Serpihan Kata

Selamat datang di Website Resmi Desa Dangiang. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi, transparansi, dan pelayanan publik untuk mendukung terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.


Profil

Tentang Visi & Misi Sejarah Geografis Struktur

Informasi

Kinerja Berita APBDes Agenda Galeri

Layanan

Surat Lapor UMKM Dokumen Kontak
© 2026 Pemerintah Desa Dangiang Lombok Utara
Chat WhatsApp